PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL (POS UN) TAHUN PELAJARAN 2016/2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil

Belajar oleh Satuan Pendidikan perlu menetapkan Prosedur

Operasional Standar yang mengatur penyelenggaraan dan

teknis pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran

2016/2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun

2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun

2007 tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program

Paket B, dan Program Paket C;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun

2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan

Program Paket A/Ula, Program Paket B/Wustha, dan

Program Paket C;

6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Keagamaan Kristen;

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13

Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59

Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31

Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan

Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing

dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 54

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Sekolah Menengah Agama Katolik;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah.

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20

Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan

Pendidikan Dasar dan Menengah.

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21

Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan

Menengah.

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23

Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar

dan Menengah.

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24

Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi

Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR

PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL TAHUN

PELAJARAN 2016/2017.

Pasal 1

(1) POS UN ini mengatur penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan Ujian

Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah

(MTs)/Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah

Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Pertama

Terbuka (SMPT), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah

(MA)/Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK)/Sekolah Menengah

Teologi Kristen (SMTK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB),

4

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK),

Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMAT), Satuan Pendidikan

Kerjasama (SPK), serta Program Paket B/Wustha, dan Program Paket

C Tahun Pelajaran 2016/2017.

(2) POS UN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

BSNP ini.

Pasal 2

Hal-hal lain yang belum diatur dalam POS UN ini akan diatur lebih lanjut

oleh BSNP.

Pasal 3

Peraturan BSNP ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Januari 2017

Ketua

ttd

Prof. Dr. Ir. Erika Budiarti Laconi, MS.

• DOWNLOAD POS UN 2017 DISINI
• Download  Peraturan Menteri - Pengantar POS 2017 DISINI
• Download PERMEN 3 TAHUN2017  DISINI

Baca Juga langkah-langkah Download Calon Peserta Ujian Nasional